Berita

“Kunjungan Kerja DPRD Komisi I Kutai Barat Bahas Penanganan ODGJ di Kabupaten Kutai Barat”

“Kunjungan Kerja DPRD Komisi I Kutai Barat Bahas Penanganan ODGJ di Kabupaten Kutai Barat”

SAMARINDA – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari Anggota DPRD Komisi I Kabupaten Kutai Barat dalam rangka membahas penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Kutai Barat, Rabu (25/6/25).

Kunjungan ini dilaksanakan di Aula Asran Bulkis, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dan disambut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Doni Julfiansyah.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai program dan strategi penanganan ODGJ, termasuk mekanisme pelayanan, dukungan kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi ODGJ.

Diharapkan melalui kunjungan ini, terjalin koordinasi yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas layanan sosial, khususnya dalam hal penanganan dan pemberdayaan ODGJ di Kabupaten Kutai Barat.

“Peningkatan Kompetensi Petugas Dapur Umum Upaya Siapkan SDM Berkualitas”

“Peningkatan Kompetensi Petugas Dapur Umum Upaya Siapkan SDM Berkualitas”

SAMBOJA — Kepala Dinass Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak menyebut kegiatan Peningkatan Kompetensi Petugas Dapur Umum sebagai bagian upaya menyiapkan SDM berkualitas.

“Kehadiran bukan tanpa alasan melainkan dalam rangka menyiapkan SDM berkualitas dalam penanganan bencana sesuai tugas masing-masing,” ujar Andi Muhammad Ishak saat membuka Peningkatan Kompetensi Petugas Dapur Umum, di Coconut Beach Samboja, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya penyiapan SDM berkualitas dilakukan karena Indonesia termasuk daerah yang rawan bencana. Melalui kegiatan diharapa sebagai upaya mempersiapkan diri dan mitigasi dalam menghadapi bencana.

“Mengupayakan mengurangi semaksimal mungkin dampak bencana,” sebutnya.

Tanggung jawab pelayanan bidang sosial dalam panggulangan bencana menyiapkan pemenuhan logistik permakanan, sandang, penampungan, kelompok rentan, dan layanan dukungan psikososial.

“Ini yang harus disiapkan dalam penanganan bencana
disadari maupun tidak disadari. Pemenuhannya tidak bisa dilakukan sendiri tapi melibatkan banyak pihak. Makanya kegiatan juga melibatkan pihak terkait,” katanya.

Dia berharap apa yang disampaikan narasumber bermanfaat meningkatkan pemahaman terkait manajemen dapur umum. Peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi agar bisa maksimal dalam memberikan pelayanan penanganan kebencanaan.

“Kegiatan untuk menyiapkan SDM siapkan permakanan baik melalui dapur umum bergerak maupun dapur umum statis,” tandasnya.

Sementara Ketua Panitia Arif Maulana menyebut maksud kegiatan tersedianya petugas Dapur Umum Lapangan dan ertanganinya pemenuhan dasar korban bencana dalam hal permakanan melalui pendirian Dapur Umum Lapangan.

“Kegiatan bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang Manajemen Dapur Umum, memahami pedoman Pendirian Dapur Umum Lapangan, meningkatkan semangat, kemampuan dan keterampilan petugas penanganan bencana khususnya anggota TAGANA dalam melaksanakan tugas,” sebutnya.

Kegiatan dilaksanakan dengan metoda ceramah, curah pendapat dan praktek lapangan.

Peningkatan Kompetensi Petugas Dapur Umum dilaksanakan 10-13 Juni 2025 dengan diikuti sebanyak 30 peserta dari TAGANA petugas dapur umum kabupaten/kota, dari BPBD, Dinas Kesehatan, serta dari Pramuka Peduli Bencana.
Hadir menjadi narasumber selain Kepala Dinas Sosial Andi Muhammad Ishak, juga menghadirkan narasumber dari Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Achmad Rasyidi, dari Dinas Kesehatan, dan dari BPBD. (Arif/Lnjm)

‘Pemprov Kaltim Matangkan Persiapan Rintisan Sekolah Rakyat di Bukit Biru Tenggarong’

‘Pemprov Kaltim Matangkan Persiapan Rintisan Sekolah Rakyat di Bukit Biru Tenggarong’

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan rencana pelaksanaan rintisan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Sekda, disampaikan bahwa lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Bukit Biru, Tenggarong, telah siap dan menunggu penyelesaian pematangan lahan oleh Dinas PUPR, Selasa (27/5/25).

Sembari menunggu pembangunan fisik rampung, rintisan akan dilaksanakan sementara di SMA 16 Samarinda selama dua tahun. Meski bangunan belum optimal, sejumlah fasilitas seperti asrama dan ruang belajar akan dimanfaatkan dengan penyesuaian. Beberapa kebutuhan penting seperti toilet, pagar, dan laboratorium menjadi catatan penting untuk segera dilengkapi.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebut surat usulan resmi telah ditandatangani dan minggu depan akan disampaikan langsung ke Kementerian Sosial. Diharapkan pusat segera menyetujui dan mengontrak pembangunan sekolah secara permanen.

Dinas Pendidikan menyatakan bahwa siswa rintisan akan dipisah dari siswa reguler, dan guru akan direkrut dari lulusan PPG Prajabatan sesuai arahan Kemensos. Kepala sekolah akan ditunjuk dari ASN.

Sementara itu, SMA 10 Samarinda akan kembali diaktifkan sebagai sekolah unggulan mulai tahun ajaran baru, dan proses penerimaan siswa akan dipusatkan di kampus lama di Samarinda Seberang.
Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, BPKAD, Satpol PP, serta OPD terkait yang berkomitmen mendukung kelancaran program rintisan Sekolah Rakyat dan revitalisasi SMA unggulan di Kaltim. (MC/Nn)

‘Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Administrasi Kepegawaian bagi ASN PPPK Tahap 1, Sekaligus Penandatanganan PK dan Penyerahan SK’

‘Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Administrasi Kepegawaian bagi ASN PPPK Tahap 1, Sekaligus Penandatanganan PK dan Penyerahan SK’

SAMARINDA — Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Administrasi Kepegawaian bagi ASN PPPK Tahap 1, yang dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja (PK) serta penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi PPPK tahap 1. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Asran Bulkis Dinas Sosial Kaltim dan dihadiri oleh seluruh PPPK tahap 1 di lingkungan Dinsos Kaltim, Rabu (28/5/25).

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Saprudin Saida Panda, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman regulasi kepegawaian sebagai bekal utama bagi para ASN PPPK dalam melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. Materi disampaikan oleh para analis dan pejabat fungsional kepegawaian, di antaranya adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda Reza Febriyanto, dan analis SDM aparatur ahli pertama Dimas Prayogo, dan operator dari BKD analis perencanaan SDM aparatur Albert Tarigan, dan pranata komputer ahli pertama Diaz Zulian Ferdi Reza. Membahas secara komprehensif mengenai sistem manajemen PPPK, proses administrasi kepegawaian, hingga tata cara penggunaan aplikasi kepegawaian berbasis digital.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh seluruh kepala bidang dan kepala UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan ASN PPPK.

Melalui kegiatan ini, para PPPK diharapkan dapat memahami tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai bagian dari ASN, serta mampu mengelola pelaporan kinerja dan administrasi secara tertib dan efisien. Hal ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur guna mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial yang lebih profesional dan berdampak langsung bagi masyarakat di Benua Etam. (MC/Nn)

.

.

.

Foto : (MC/HAS)

Perkuat Pemahaman Sistem Kepegawaian, Dinsos Kaltim Sosialisasikan SIMASN dan E-Kinerja

“Perkuat Pemahaman Sistem Kepegawaian, Dinsos Kaltim Sosialisasikan SIMASN dan E-Kinerja”

Samarinda — Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur terhadap sistem manajemen kepegawaian, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Sosialisasi SIMASN (Sistem Informasi Manajemen ASN) dan E-Kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 bertempat di Aula Asran Bulkis, kantor Dinsos Prov. Kaltim, Senin (19/5/25).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, dan didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial, Turut hadir dalam kegiatan ini para Kepala Bidang serta Kepala UPTD di lingkungan Dinsos Kaltim, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas aparatur melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas menekankan pentingnya penguasaan aplikasi kepegawaian digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja ASN.
“Melalui penguasaan SIMASN dan E-Kinerja, para PPPK dapat lebih tertib dalam pelaporan dan pengelolaan kinerjanya, sehingga dapat menunjang efektivitas organisasi secara menyeluruh,” ujar beliau.

Kegiatan ini diikuti oleh 122 orang PPPK Tahap 1 yang kini bertugas di berbagai bidang dan UPTD di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari internal Dinsos Kaltim, yaitu Dwi Lestari, Pengadministrasi Kepegawaian, yang memberikan pemaparan teknis serta bimbingan langsung terkait penggunaan aplikasi SIMASN dan E-Kinerja.

Peserta terlihat antusias dalam mengikuti pemaparan dan sesi tanya jawab. Mereka juga dibimbing langsung dalam simulasi pengisian data kinerja dan informasi kepegawaian secara digital.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PPPK dapat lebih siap dan tertib dalam menggunakan sistem digital kepegawaian, serta turut mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. (MC/Nn)

“100 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Banjir di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir”

“100 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Banjir di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir”

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial kembali menunjukkan komitmennya dalam merespons cepat bencana yang terjadi di wilayahnya. Kali ini, bantuan logistik disalurkan kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

Sebanyak 100 paket bantuan logistik diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Achmad Rasyidi, didampingi oleh tim Taruna Siaga Bencana (Tagana). Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.

Achmad Rasyidi menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah provinsi terhadap warganya yang sedang menghadapi musibah. Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak, termasuk aparat kelurahan dan masyarakat, agar penanganan bencana berjalan efektif dan cepat.

“Melalui bantuan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan sigap dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari warga selama masa pemulihan,” ujarnya.

Penyaluran logistik dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan tim Tagana, yang juga bertugas membantu proses distribusi dan memastikan bantuan diterima oleh warga yang membutuhkan secara tepat sasaran. (MC/Nn)

“Dinas Sosial Provinsi Kaltim Gelar Sosialisasi Anak Berhadapan Dengan Hukum”

“Dinas Sosial Provinsi Kaltim Gelar Sosialisasi Anak Berhadapan Dengan Hukum”

SAMARINDA-Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Kegiatan Sosialisasi Anak Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan di Aula H. Asran Bulkis Dinas Sosial Prov. Kaltim Kamis, 15/05/2025.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Doni Julfiansyah, menunjukkan komitmen Dinas Sosial Kaltim dalam memberikan edukasi dan perlindungan khusus kepada anak-anak Sekolah atau yang berada di usia remaja.

“ Doni Julfiansyah mengemukakan bahwa meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua sangat penting dilakukan, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ABH dan mampu menghindari perilaku yang dapat menjerat mereka ke dalam masalah hukum, karena semua anak punya kesempatan untuk menjadi lebih baik “.

Dalam kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja, Suharno, S.Pd., M.Si menyampaikan kebijakan dan program pemerintah terkait perlindungan anak, serta peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda, Fitriadi,.M.SH memberikan pemahaman tentang proses hukum yang berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta pentingnya pendekatan yang humanis dalam penanganannya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya siswa, tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan bagaimana menangani kasus ABH secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (MC/HAS)

Wagub Seno Serahkan Bantuan Korban Longsor, Sebagai Bentuk Perhatian Pemprov Kaltim

“Wagub Seno Serahkan Bantuan Korban Longsor, Sebagai Bentuk Perhatian Pemprov Kaltim”

 

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial Kaltim telah memberikan bantuan kepada korban bencana tanah longsor di Lempake, Samarinda.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji didampingi Kepala Dinas Sosial Prov.Kaltim Andi Muhammad Ishak dan pejabat lainnya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menanggulangi bencana alam dan membantu masyarakat yang terdampak, (14/05/2025)

Sebelumnya Musibah longsor yang melanda warga Jalan Belimau Lempake gang bulu tangkis mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia sebanyak empat orang, menjadi keprihatinan mendalam Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dalam kunjungannya, Seno Aji menghimbau warga untuk tidak bermukim di lokasi rawan bencana longsor seperti ini. Bantuan yang diberikan mencakup sembako, uang tunai, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, pemerintah provinsi kaltim juga menawarkan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban yang memiliki lahan.

“Jika mereka mempunyai lahan, maka Pemprov Kaltim siap membangunkan rumah layak huni untuk mereka,” pesan Wagub Seno.

Usai meninjau dan memberikan bantuan paket sembako serta sejumlah uang santunan kepada seluruh korban yang terdampak longsor, Wagub Seno menjelaskan, bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemprov Kaltim kepada keluarga korban.

Dinsos Kaltim sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan serupa kepada korban bencana lainnya, seperti banjir dibeberapa titik wilayah Samarinda. Bantuan tersebut mencakup logistik permakanan, sandang, perlengkapan pengungsian, dan layanan dukungan psikososial sebagai bagian dari standar pelayanan dasar bidang sosial.

Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi pascabencana.(MC/HAS)

“Kadis Ishak Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Dua Kelurahan Samarinda”

“Kadis Ishak Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Dua Kelurahan Samarinda”

SAMARINDA – Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap masyarakat terdampak banjir, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan sosial sebanyak 150 paket kepada warga di dua wilayah di Kota Samarinda.

Sebanyak 50 paket bantuan disalurkan untuk warga Kelurahan Tani Aman, sementara 100 paket lainnya diberikan kepada korban banjir di wilayah Rapak Dalam. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah provinsi guna meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah banjir.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, yang turut didampingi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Achmad Rasyidi.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Muhammad Ishak menyampaikan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian. Ia berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat serta meringankan kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir.

“Bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami berharap, meski tidak bisa sepenuhnya mengatasi beban, setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak,” ujarnya.

Dinas Sosial Kaltim juga terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah kota serta kelurahan setempat untuk memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. (MC/Nn)